MEDIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN POLITIK

 MEDIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN POLITIK

A.  Pendahuluan

Istilah “media” berasal dari kata Latin (tunggal: medium-ii) yang bearti sesuatu “di antara”. Selain itu juga bermakna sesuatu yang “muncul secara publik”, “milik publik”, atau “mediasi” dan karenanya merujuk pada sebuah ruang publik sebuah locus publicus. Demikian esensi dari media tidak bisa dipisahkan dari persoalan antara ranah publik dan privat, yang kerap kali problematis. Media memediasi kedua ranah itu untuk mencari kemungkinan (atau ketidak-mungkinan) terhadap hidup bersama. Dalam hal ini, apa yang membentuk media terentang cukup luas mulai dari ruang fisik seperti lapangan, alun-alun, teater, dan tempat-tempat pertemuan, hingga non- fisik seperti: surat kabar, radio, televisi, internet, dan ruang untuk interaksi sosial. Wujud non-fisik inilah yang paling banyak dirujuk. Dengan raison ini, tujuan adanya media adalah untuk menyediakan sebuah ruang di mana publik dapat berinteraksi dan terlibat secara leluasa terkait hal-hal yang berkenaan dengan keprihatinan publik. Gagasan ini bisa dilacak dari pandangan Habermas mengenai ranah publik.

Habermas mendefenisikan ranah publik sebagai sebuah kumpulan dari individu-individu privat mendiskusikan hal-hal terkait keprihatinan bersama dan dengan kekuatan media, gagasan privat bisa dengan cepat menjadi opini publik. Gagasan ini penting tidak hanya dalam memahami bagaimana rasionalitas publik bisa “dibentuk” dan bahwa seharusnya ada lebih banyak kehati-hatian mengenai batasan antara ranah privat dan publik, melainkan juga memberi petunjuk bahwa apa yang di maksud dengan “publik” selalu sangat erat kaitannya dengan politik.[1] Relevansi terhadap gagasan ini, jika berbicara mengenai kelompok yang terpinggirkan adalah perlindungan terhadap hak mereka sebagai bagian dari publik. Sebagaimana ranah publik adalah sebuah arena di mana setiap warga dapat berdiskusi, berdeliberasi, dan membentuk opini publik; kelompok-kelompok rentan dan minoritas pun memiliki hak untuk turut ambil bagian. Untuk memastikan ranah publik yang  berfungsi baik, akses bagi suara mereka yang terpinggirkan tentulah esensial .

 

B.  Isi

Media massa memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan sosial dan  kehidupan bernegara. McQuail[2] dalam bukunya “Massa Communication Theories” mengatakan bahwa setidaknya ada enam perspektif dalam melihat peran media. Pertama, media massa dipandang sebagai window on events and experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak “melihat” apa yang sedang terjadi di luar sana ataupun ataupun pada diri mereka sendiri. Kedua, media juga sering dianggap sebagai a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection. Yaitu, cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Ketiga, memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak.

Keempat, media massa acap kali pula dipandang sebagai guide, penunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Adapun kelima, melihat media massa sebagai forum untuk merepresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Terakhir, keenam, media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi  juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Pengelolaan media pada masa kini sering jauh dari ideal kepentingan publik. Meskipun industri media memiliki ratusan karyawan yang bagus, rajin, dan berbagai profesional, kendala struktural yang diciptakan oleh perusahaan terkadang menjadi kendala untuk mempertemukan berbagai potensi karyawan tersebut. Sebaliknya, media yang beragam, inovatif, substantif, dan independen karena perubahan kondisi struktural dan perubahan srategis dalam industri media sering menyebabkan media tersebut memiliki konten yang homogen, memberitakan hal-hal sepele, dan membatasi ruang gerak wartawan mereka sendiri. Sebuah media membuat kepentingan publik bila isi media mencerminkan keberagaman format dan konten. Media tersebut menampilkan lebih banyak suara dan perspektif dari beragam titik, yang dimasukkan dalam setiap pemberitaan.

Teori Ekonomi Politik Media

Teori ekonomi politik bersifat kritis, dimana teori ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuai dan menyediakan cara-cara pengganti untuk menafsirkan peran sosial media.[3] Teori ekonomi politik media fokus pada media massa dan budaya massa, dimana keduanya dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan media massa yang liberal dan global mencerminkan dominannya dunia struktur politik dan ekonomi, dan pemilik modal. Dalam era globalisasi maklumat yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia muncul kecenderungan organisasi media komunikasi yang lebih mementingkan aspek komersial. Ketidak adilan media massa sebagai medium suara rakyat mendapat kecaman daripada berbagai kelompok masyarakat.

Pendekatan ekonomi politik pada dasarnya mengaitkan aspek ekonomi (seperti kepemilikan dan pengendalian media), keterkaitan kepemimpinan dan faktor-faktor lain yang menyatukan industri media dengan industri lainnya, serta dengan elit politik, ekonomi dan sosial. Atau dalam bahasa El1iot, studi ekonomi politik media melihat bahwa isi dan makud yang terkandung dalam dalam pesan-pesan media ditentukan oleh dasar ekonomi dari organisasi media yang menghasilkannya. Organisasi media komersial harus memahami kebutuhan para pengiklan dan harus menghasilkan produk yang sanggup meraih pemirsa terbanyak.[4]

Teori ini mengindentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dilakukan para praktisi media yang membatasi kemampuan mereka untuk menantang kekuasaaan yang sedang mapan. Dimana penguasa membatasi produksi konten yang dilakukan pekerja media, sehingga konten media yang diproduksi tersebut kian memperkuat status quo. Sehingga menghambat berbagai upaya untuk menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif. Upaya penghambatan para pemilik pemodal, bertolak belakang dengan teoritikus ekonomi politik ini, yang justru aktif bekerja demi perubahan sosial. Karena itu, menurut Barant para teoritikus ekonomi politik menitikberatkan pada bagaimana proses produksi konten dan distribusi dikendalikan. Kekuatan utama teori ini terletak pada kemampuannya dalam menyodorkan gagasan yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni gagasan yang menyangkut kondisi pasar. Salah satu kelemahan aliran ekonomi politik ialah unsur-unsur yang berada dalam kontrol publik tidak begitu mudah dijelaskan dalam pengertian mekanisme kerja pasar bebas. Walaupun aliran memusatkan perhatian pada media sebagai proses ekonomi yang menghasilkan komoditi (isi), namun aliran ini kemudian melahirkan ragam aliran baru yang menarik, yakni ragam aliran yang menyebutkan bahwa media sebenarnya menciptakan khalayak dalam pengertian media mengarahkan perhatian khalayak ke pemasang iklan dan membentuk perilaku publik media sampai pada batas-batas tertentu.

Ekonomi politik adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. (McQuail,2011:105). Melihat hal ini maka institusi media merupakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat kepada sistem politik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih luas, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan. Pada sisi lainnya, media juga akan mengabaikan kepentingan khalayak potensial yang kecil dan miskin, karena dinilai tidak menguntungkan. Kemudian pemberitaan terhadap kelompok masyarakat minoritas, cenderung tidak seimbang. Barant (2011:250) menyebutnya teori ekonomi politik media fokus pada penggunaan elite sosial atas kekuatan ekonomi  untuk mengeksploitasi institusi media.

Ekonomi politik media terkait dengan masalah kapital atau modal dari para investor yang bergerak dalam industri media. Para pemilik modal menjadikan media sebagai usaha untuk meraih untung, dimana keuntungan tersebut diinvestasikan kembali untuk pengembangan medianya.Sehingga pengakumulasian keuntungan itu, menyebabkan kepemilikan media semakin besar. Dalam menjalankan media, investormempekerjakan karyawan untuk menghasilkan produk media. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana media memproduksi isi, mendistribusikan sehingga bernilai ekonomis,Vincent Moscomenawarkan 3 konsep untuk mendekatinya yakni: komodifikasi(commodification), spasialisasi(spatialization) dan strukturasi( structuration). [5]

Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Pada aras ini maka struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain.

 

C.  Kesimpulan

Ekonomi politik adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. Melihat hal ini maka institusi media merupakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat kepada sistem politik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih luas, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan. Pada sisi lainnya, media juga akan mengabaikan kepentingan khalayak potensial yang kecil dan miskin, karena dinilai tidak menguntungkan. Kemudian pemberitaan terhadap kelompok masyarakat minoritas, cenderung tidak seimbang. Barant menyebutnya teori ekonomi politik media fokus pada penggunaan elite sosial atas kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi institusi media.

Kebijakan pemberitaan suatu media tidak terlepas dari kepentingan pemilik dan ekonomi politik media yang ditempuhnya. Sehingga sangat dimaklumi, bila media saat ini mengalami komersialisasi yang luar biasa. Media menempatkan audience semata-mata hanya dilihat sebagai pasar, bukan warga negara (citizens). Tujuan utama dari dibentuknya media adalah meraih keuntungan untuk pemilik dan para pemangku kepentingan lainnnya. Dengan demikian fungsi media sebagai penyampai beragam gagasan-gagasan, informasi, pendidikan, dan integrasi sosial yang merupakan inti dari ketersediaan ruang publik, semakin terkesampingkan dengan kepentingan komersialisasi.

 

Daftar Pustaka

Baran, Stanley J & Davis Dennis, K. 2010. Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, Dan Massa Depan. Selemba Humanika. Jakarta.

Habermas, Jurgen. 1984. The Theory Of Communicative Action: Reason And The Rationalization Of Society. Beacon Press.

McQuail, Denis. 2011. Teori Komunikasi Massa Mcquail, Edisi 6 Buku 1. Selemba Humanika. Jakarta.

Mosco, Vincent. 2009. The Political Economy Of Communication. Sage. London.

Sudibyo, Agus. 2000. Absennya Pendekatan Ekonomi Politik Media. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. ISSN 1,410-4946. Vol 4. No 2.

---

[1] Jurgen Habermas. The Theory Of Communicative Action: Reason And The Rationalization Of Society. Beacon Press. 1984

[2] Denis Mcquail. Teori Komunikasi Massa Mcquail, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Selemba Humanika. 2011.

[3] Stanley J Baran. Davis Dennis.K. Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, Dan Massa Depan. Jakarta: Selemba Humanika. 2010.

[4] Agus Sudibyo. Absennya Pendekatan Ekonomi Politik Media. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. ISSN 1,410-4946. Vol 4. No 2. 2000.

[5] Vincent Mosco. The Political Economy Of Communication. Sage. London. 2009.